Temuan dan argumentasi tersebut menunjuan kepada kita semua bahwa konteks netralitas birokarasi agak sukar untuk dipenuhi, hal ini juga berlaku bagi negara adidaya sebagai pelorpor demokrasi dunia yani Amerika. Apa yang diasumsikan oleh Riggs ((1996) menjadi fakta bagi kita dalam memperdebatkan netralitas birokrasi. Jika dirunut lebih diteal, kelaman yang dimiliki dalam praktek penyeenggaraan birokrasi merupakan peluang bagi penguatan netralitas birokrasi di daerah lebih khususnya adalah Gorontalo. Dungga, (1971) telah merekonstruksi unsur falsafah hidup masyarakat Gorontalo dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Artinya, bagi masyarakat adat Gorontalo seperti catatan Kaluku (1965:) sebelum masuknya Islam masyarakat Gorontalo sudah memperdebatkan konsep one man one vote pada masa raja Ilahude 1385-1427. Dimana konreks musyawarah mufakat adalah bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang dikemukakan oleh Haga (1981) nerupakan bagian dari representrasi kekuasaan masyarakat adat Goronralo. Dimana raja tidak mejmiliki kekuasaan absolut, Bate sebagai representasi rakyta dapat memecat raja dalan segala kondisi.
Berankat dari konsekuensi atas nilai tersebut, tentunya kita akan diperhadapkan dengan suatu konsekuesni bahwa apakah nilai bagi masayarakat adat Gorontalo tidak dapat dijadikan sebagai formulasi kebijakan untuk menetapkan landasan netralitas politik birokarsi dalam setiap perhelatan politik lokal Gorontalo kontemporer? Pada level ini, Taki Node layak untuk menjadi sumber inspirasi bagi prakrek penyelenggaraan pemerintahan dalam menjungjung netralitas birokrasi. Catatan Verrianto Madjowa (2015:5-6) menunjukan bahwa setelah dilantik pada tanggal 5 Agustus 1963 praktek penyelenggaraan pemerintah berlandaskan pada falsafah masyarakat adat Gorontalo yang bersumber dari ASQ. Kenetralan sebagai abdi negara ditunjukan lewat penolakan terhadap SK Menteri Dalam Negeri Agar kepala daerah wajib berkampanye untuk Golkar dan harus memenangkan Golkar disemua tempat minimal 51%.
