Alternatif Netralitas Birokrasi
(Bacaan Hakikat Kultural Politik Gorontalo Atas Taki Nidoe Dalam Bayangan Hendra Noor)
Oleh : Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,M.A
Judul : Relevansi Hakikat Kultural Politik dengan Netralitas Politik Birokrasi
Isu mengenai netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada adalah bagian dari kontestasi politik yang tidak dapat diindahlan. Hal demiikian didukung oleh berragam pesrpektif yang memiliki kesimpulan yang sama bahwa studi birokrasi kontemporer memiliki kesimpulan yang sama, dimana birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Akar musabab pastinya sangat berragam juga. Seprtinya apa yang menjadi tolak ukur KASN 2021 dalam menelaah netralitas birokrasi menemukan bahwa ikatan kekeluargaan, peran kepala daerah sebagai PPK serta perefernsi jabatan karis birokrasi menjadi kendala terbesar dalam penegakan netralitas birokrasi. Semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek netralitas pelayanan, netralitas kebijakan politik dan netralitas poltik birokrasi hingga pada penjelmaan birokrasi berakhlak sejatinya belum menemukan titik terang dalam implementasinya.
Kita mungkijn terbiasa dengan bacaan yang mengkultusakan Indoensia terhadap jejak tertentu, tanpa mempertimbangkan Indoensia merupakaan bacaan atas eksistensi problematika dan tuntutan masyarkat adat yang membedakan kata Indoensia dengan konsekuensi objekif negara lain. Artinya objektifitas atas ke-Indonesia-an merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari argumentasi lokalitas. Tanpa Gorontalo Indonesia tidak akan disebut sebagai Indoensia, namun demikian tanpa Indoensia Gorontalo ada entitas yang akan selalu menonjolkan diri dan identitas atas ke-Gorontaloan-nya. Dalam konteks ini, Gorontalo merupakan bagian dari entitas yang layak diperhitungkan dalam paraktek penyelenggaraan negara bangsa
