Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan praktik yang mengkhawatirkan dalam program pendidikan siswa nakal di barak militer yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang metode dan dampak program tersebut terhadap kesejahteraan anak.
Salah satu temuan utama KPAI adalah ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak mengikuti program tersebut. Ancaman ini disampaikan langsung kepada siswa yang enggan mengikuti pelatihan di barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, telah mengkonfirmasi temuan ini dan menyatakan keprihatinannya.
Ancaman Tidak Naik Kelas: Pelanggaran Prinsip Perlindungan Anak
Ancaman tidak naik kelas merupakan bentuk tekanan psikologis yang signifikan bagi anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin hak anak atas pendidikan tanpa tekanan dan intimidasi. KPAI menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius atas hak-hak anak.
Praktik ini juga dapat menimbulkan trauma tambahan bagi anak-anak yang sudah menghadapi masalah perilaku. Alih-alih membantu, program ini justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka.
Ketiadaan Asesmen Psikologis: Kekhawatiran KPAI
KPAI juga menyoroti kekurangan asesmen psikologis sebelum siswa dimasukkan ke program di barak militer. Proses seleksi yang hanya mengandalkan penilaian guru Bimbingan Konseling (BK) dinilai tidak memadai untuk menilai kondisi psikologis anak secara menyeluruh.
Tanpa asesmen yang komprehensif, risiko munculnya dampak negatif seperti trauma psikologis menjadi semakin besar. KPAI menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pemahaman kondisi psikologis masing-masing anak.
Proses Seleksi yang Kurang Memadai
KPAI melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Cikole, Lembang untuk meninjau langsung program tersebut. Berdasarkan peninjauan tersebut, terungkap bahwa proses seleksi siswa sangat minim dan tidak profesional.
Penilaian hanya didasarkan pada persepsi guru BK tanpa melibatkan ahli psikologi. Hal ini meningkatkan kemungkinan anak-anak yang tidak memerlukan intervensi militer justru ikut program tersebut, dan sebaliknya.
Rekomendasi KPAI untuk Peningkatan Program
KPAI merekomendasikan agar program pendidikan siswa nakal di barak militer ditinjau ulang secara menyeluruh. Program ini perlu diintegrasikan dengan asesmen psikologis yang komprehensif untuk memastikan metode yang diterapkan sesuai dan efektif.
Selain itu, KPAI juga menyarankan agar pengawasan dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tidak menimbulkan dampak negatif pada anak.
Lebih lanjut, KPAI mengingatkan pentingnya mengedepankan pendekatan yang humanis dan restorative dalam menangani masalah perilaku anak. Sanksi dan tekanan tidak selayaknya menjadi satu-satunya cara. Penting untuk memahami akar masalah perilaku anak dan memberikan solusi yang tepat sasaran.
Kesimpulannya, temuan KPAI ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam setiap program dan kebijakan yang menyangkut mereka. Penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan benar-benar efektif dan tidak merugikan perkembangan anak secara keseluruhan.
Tinggalkan komentar