Ribuan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia mengalami keracunan massal. Kejadian ini memaksa Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat aturan guna mencegah terulangnya insiden serupa. Langkah tegas ini menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan keamanan pangan bagi para siswa.
Sebagai respons atas peristiwa tersebut, BGN menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. Aturan yang diperbarui ini mewajibkan seluruh koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki sertifikat resmi. Selain itu, yayasan mitra penyelenggara program kini diwajibkan menyediakan koki pendamping di setiap dapur SPPG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa perubahan SOP ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di masa mendatang. “Kontrol kini bukan hanya dari BGN, tetapi juga dari yayasan yang bertanggung jawab atas dapur masing-masing,” tegasnya.
Nanik mengungkapkan, banyak SPPG yang sebelumnya melanggar aturan, khususnya terkait waktu memasak. SOP sebelumnya menetapkan bahwa makanan yang sudah dimasak harus dikonsumsi maksimal enam jam setelah proses memasak selesai. Namun, praktik di lapangan menunjukkan beberapa dapur memasak jauh sebelum waktu penyajian, sehingga berpotensi menurunkan kualitas makanan dan meningkatkan risiko keracunan.
Dengan adanya sertifikasi koki, diharapkan proses pengolahan makanan akan lebih terkontrol dan disiplin. “Chef yang bersertifikat memahami risiko dan tidak akan berani melanggar SOP,” tambah Nanik.
BGN memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti lalai, mulai dari penghentian operasional hingga pencopotan kepala SPPG. Nanik menekankan bahwa dapur yang taat pada petunjuk teknis seharusnya mampu menjamin higienitas dan mencegah kejadian keracunan.
Untuk mempercepat investigasi jika terjadi KLB, BGN menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, BIN, BPOM, dan dinas kesehatan. Kasus keracunan di Bandung Barat, misalnya, menjadi contoh nyata. Dua dapur dari satu yayasan langsung ditutup untuk mencegah perluasan risiko.
Keselamatan siswa menjadi prioritas utama BGN. Nanik menegaskan komitmen BGN dalam menjamin keamanan program MBG. “Kami serius, tidak main-main. Satu nyawa pun sangat berharga bagi BGN,” tegasnya.
Melalui kebijakan baru ini, BGN berharap Program MBG dapat berjalan lebih aman, higienis, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima.
Tinggalkan komentar