Aksi Demo Ricuh di Depan Gedung DPR: 196 Anak di Bawah Umur Terjaring Razia
Unjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Senin (25/8), berakhir ricuh. Polda Metro Jaya mengamankan 351 orang, di mana 196 di antaranya adalah anak di bawah umur. Polisi menyebut, meski mengedepankan pendekatan persuasif, kelompok perusuh tetap melakukan tindakan anarkis.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan komitmen Polda Metro Jaya dalam mengamankan aksi demonstrasi. Namun, sejumlah pihak di luar massa aksi melakukan perusakan dan penyerangan. “Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya jelas, setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat akan kami layani dan amankan. Namun ada pihak lain di luar massa penyampai pendapat yang justru melakukan perusakan dan penyerangan,” kata Ade Ary, Selasa (26/8).
Kelompok perusuh terbukti merusak fasilitas umum seperti separator busway dan pagar depan Gedung DPR. Mereka juga melempari kendaraan di jalan tol dan menyerang petugas kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo, memimpin pengamanan dan melakukan imbauan persuasif sebelum akhirnya melakukan penertiban.
Tujuh orang dewasa terbukti positif narkoba usai tes urine; enam positif sabu dan satu positif benzoat. Kasus ini ditangani Direktorat Narkoba. Sementara itu, ratusan anak yang diamankan berasal dari berbagai wilayah, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan Sukabumi. Polisi menduga mereka terpengaruh ajakan di media sosial.
“Kami imbau orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan di medsos. Aksi unjuk rasa bukan tempat bagi pelajar,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya. Seluruh anak yang diamankan telah dipulangkan kepada orang tua mereka.
KPAI Kritik Keterlibatan Anak dalam Aksi
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria, menyayangkan banyaknya anak sekolah yang terlibat dalam aksi tersebut, bahkan ada yang masih SMP. “Jumlahnya cukup besar, ada 196 anak. Mereka sebagian besar ikut karena ajakan teman atau media sosial, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu merampas waktu belajar dan masa depan mereka,” ujarnya.
Sylvana menekankan pentingnya mengusut akar masalah keterlibatan anak dalam aksi massa. Ia mengajak semua pihak melindungi anak dari aktivitas politik jalanan. “Kami berharap anak-anak bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar, di keluarga, di sekolah, atau forum resmi yang sesuai. Mereka harus belajar menyampaikan pendapat secara positif dan konstruktif, bukan ikut-ikutan dalam aksi yang berisiko,” ucapnya.
Tinggalkan komentar