Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, telah mengungkapkan temuannya terkait penyelidikan Bareskrim Polri mengenai ijazah Presiden Jokowi. Ia mempertanyakan beberapa kejanggalan yang ditemukannya, khususnya terkait data registrasi Jokowi di UGM.
Perhatian Rismon tertuju pada sebuah dokumen yang terlihat di layar belakang saat konferensi pers Bareskrim. Dokumen tersebut menunjukkan formulir registrasi Jokowi sebagai mahasiswa Kehutanan UGM dengan NIM 1681 TA. Dalam formulir tersebut, Jokowi memilih “Sarjana Muda” sebagai pilihan kedua, sementara pilihan pertama adalah Diploma, ketiga Sarjana, dan keempat Profesi.
Rismon mempertanyakan bagaimana Jokowi memperoleh gelar Ir. (Ir.) jika ia memilih Sarjana Muda. Ia mempertanyakan apakah program Sarjana Muda di UGM memberikan gelar Ir. Kehutanan. Kejanggalan ini diperkuat dengan unggahan Rismon di akun X (sebelumnya Twitter) berupa tangkapan layar dokumen tersebut.
Analisis Transkrip Nilai dan SKS
Rismon juga menganalisis transkrip nilai Jokowi yang diunggah di akun X, yang menurutnya dirilis oleh Bareskrim Polri. Transkrip tersebut menunjukkan total 122 SKS, terdiri dari 34 SKS mata kuliah pilihan dan 88 SKS mata kuliah wajib.
Ia membandingkannya dengan standar SKS untuk gelar sarjana di UGM yang mencapai 144 SKS. Perbedaan ini semakin memperkuat keraguan Rismon terkait keabsahan gelar Jokowi. Rismon mempertanyakan bagaimana seseorang bisa memperoleh gelar sarjana dengan hanya 122 SKS.
Tanggapan Bareskrim dan Presiden Jokowi
Brigjen Pol Djuhandani Raharjo, Dirtipidum Polri, menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi dan identik dengan ijazah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dengan membandingkannya dengan ijazah lulusan angkatan 1983-1988. Jokowi sendiri diwisuda pada tahun 1985.
Namun, Rismon mengkritik kurangnya bukti fisik yang ditunjukkan Bareskrim dalam konferensi pers. Bukti hanya ditampilkan di layar monitor belakang ruang konferensi pers, bukan sebagai bukti fisik yang bisa diverifikasi secara independen.
Presiden Jokowi sendiri telah merespon tudingan tersebut dengan meminta pihak yang meragukan keaslian ijazahnya untuk membuktikan klaim mereka. Ia menegaskan dirinya merupakan lulusan UGM, sebuah pernyataan yang juga didukung oleh Rektor dan Dekan UGM.
Peran Moral Presiden dan Transparansi
Rismon menekankan pentingnya integritas moral seorang presiden sebagai simbol negara. Ia berpendapat bahwa seorang presiden tidak boleh berbohong, dan karena itu, keaslian ijazah Jokowi harus dikaji secara transparan dan menyeluruh.
Rismon menyoroti perbedaan jumlah SKS yang signifikan antara total SKS yang dimiliki Jokowi (122 SKS) dan standar SKS untuk meraih gelar sarjana di UGM (144 SKS). Menurutnya, selisih SKS tersebut menjadi pertanda adanya kejanggalan yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyediaan bukti. Menurutnya, hanya menampilkan bukti di layar monitor belakang ruang konferensi pers tidak cukup untuk meyakinkan publik dan membutuhkan bukti fisik yang bisa diverifikasi secara independen.
Kesimpulan
Perdebatan mengenai ijazah Presiden Jokowi masih berlanjut. Pihak yang meragukan keaslian ijazah menuntut transparansi dan bukti yang lebih kuat, sementara pihak pendukung Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah diverifikasi.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, khususnya menyangkut pemimpin negara. Kejelasan dan keterbukaan dalam menghadapi tuduhan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tinggalkan komentar