KILASRAKYAT.COM, JAKARTA – Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menggarisbawahi pentingnya penguatan budaya toleransi dalam menghadapi dinamika globalisasi.
Ia mengatakan, konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai tempat yang berdampak pada migrasi masyarakat secara besar-besaran. Bencana dan perubahan iklim juga menyebabkan perjumpaan manusia yang baru dan berkelanjutan.
Menurut Menag, setiap masyarakat, setiap bangsa, dan setiap etnis saat ini terpaksa harus selalu berhadapan dengan mereka yang lain (the other), dan mereka yang berbeda (difference).
“Tanpa budaya toleransi, gejolak dan perubahan ini akan dengan mudah tergelincir menjadi tragedi kemanusiaan baru,” kata Menteri Agama Yaqut dalam sambutannya pada pembukaan Dialog Plurilateral Jakarta (JPD) 2023, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (29/8/2023).
“Budaya toleransi menjadi kunci utama dalam mengelola keberagaman dan perbedaan,” lanjut Menag.
Bagi Indonesia, kata Gus Yaqut, memperkuat budaya toleransi dan menjaga masyarakat terbuka dan majemuk sejalan dengan kebutuhan dan agenda menjaga demokrasi dan menjamin hak asasi manusia.
Pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi, kata dia, erat kaitannya dengan budaya demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi yang paling lama dan intens. Tradisi dan kepercayaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dipahami dan diadaptasi dalam pergaulan sesama warga,” kata Gus Yaqut.
“Kami Indonesia sadar betul bahwa tidak ada kehidupan bersama yang tidak plural, tidak ada sejarah yang tidak diwarnai dengan pluralisme. Kemajemukan merupakan ciri alami tatanan realitas, baik alam maupun budaya. Oleh karena itu, penolakan terhadap pluralitas sebenarnya adalah pengingkaran terhadap realitas,” lanjutnya.
Ia menyambut baik setiap inisiatif untuk terus memperkuat budaya toleransi dan Resolusi Dewan Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia PBB 16/18 harus didukung.
“Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia siap berbagi praktik baik dalam memperkuat budaya toleransi yang banyak berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, acara ini terselenggara atas kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama. Tema yang diangkat adalah, “Memperkuat Budaya Toleransi dengan Mengarusutamakan Resolusi PBB 16/18”. JDP dihadiri oleh tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan kedutaan besar dari 64 negara, FKUB dari 34 provinsi, konselor agama, dan akademisi dari berbagai negara.
