Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang besifat negara demokrasi yang terbuka, berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat berdasarkan gotong-royong, partisipasi aktif dan merata dari seluruh rakyat dan melimpah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lembaga-lembaga perwakilan lainnya.
Dalam konteks ini, maksud dari “Demokrasi Pancasila menjamin berkembangnya otonomi daerah” adalah bagaimana sistem demokrasi Pancasila secara inheren mendukung kebijakan otonom daerah sebagai bagian integral dari tataran pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan juga dasar demokrasi menggariskan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan politik dan administratif harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat pada semua level pemerintahan, termasuk pada level daerah.
Pancasila sebagai nilai dan prinsip utama negara Indonesia telah membuka jalan bagi pengakuan dan pemberian hak-hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah secara otonom dan partisipatif. Dalam konteks ini, otonomi daerah berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, demokrasi Pancasila berperan sebagai penjamin akan kewenangan dan tugas tersebut.
Proses demokrasi yang sehat menjamin keadilan dan hak-hak dasar warganya, termasuk juga hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri melalui sistem otonomi daerah. Dalam hal ini, demokrasi Pancasila adalah instrumen yang vital karena merupakan pondasi bagi proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif dan transparan pada level daerah.
Dengan demikian, penting kiranya untuk menegaskan bahwa konsep demokrasi Pancasila dan prinsip otonomi daerah adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam pertumbuhan dan perkembangan pemerintah daerah di Indonesia. Keduanya berkontribusi pada pendorong penting bagi penguatan struktur pemerintahan yang inklusif dan desentralisasi yang berkesinambungan, yang pada gilirannya memberikan ruang untuk partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Tinggalkan komentar