Ketentuan tentang Kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal

Kewarganegaraan adalah status hukum yang melekat pada seseorang sebagai anggota suatu negara. Sebagai suatu konsep hukum, kewarganegaraan didefinisikan sebagai hubungan antara individu dengan negara yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Negara Republik Indonesia (NRI), ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 khususnya pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

Pasal 26

Pasal 26 UUD 1945 mengatur tentang kewarganegaraan secara umum, yang meliputi dua ayat sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Yang menjadi warga negara adalah orang yang pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Dasar ini adalah orang Indonesia atau yang dengan undang-undang diberi hak sebagai warga negara.

Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari dua kelompok, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara dengan undang-undang. Sementara itu, Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa orang yang memiliki status warga negara Indonesia pada saat berlakunya UUD 1945 juga dianggap sebagai warga negara.

Pasal 27

Pasal 27 UUD 1945 mengatur mengenai persamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dengan isi sebagai berikut:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ayat tersebut melarang adanya diskriminasi terhadap warga negara dalam hal hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat (2) menegaskan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 28

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan tentang hak-hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara bagi setiap warga negara, sebagai berikut:

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pendapat dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Ayat (1) menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, sedangkan ayat (2) memastikan kebebasan beragama dan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai kewarganegaraan di Indonesia semakin diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan rinci, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958.