Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung terkait situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah. Peninjauan ini dipicu maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme, yang mengancam stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan iklim investasi.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, memimpin peninjauan tersebut. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Jawa Tengah. Penindakan hukum akan dijalankan secara tegas dan adil.
Asep Jenal Ahmadi menegaskan bahwa pemerintah, sesuai arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, tidak akan mentolerir aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas. Selain penindakan hukum, pemerintah juga akan memberikan pembinaan kepada ormas-ormas yang bermasalah.
Langkah-langkah Penanganan Premanisme Berkedok Ormas
Dalam kunjungannya, Asep menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah atas upaya menjaga kondusifitas keamanan. Laporan dari Polda Jawa Tengah menunjukkan situasi keamanan secara umum kondusif, meskipun terdapat beberapa gangguan kamtibmas.
Polda Jawa Tengah mencatat 26 gangguan kamtibmas pada tahun 2025 di 15 Polresta/Polres. Beberapa titik rawan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawasan industri di Jawa Tengah. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak menjadi fokus pengawasan.
Pentingnya Kolaborasi Antar Lembaga
Penanganan premanisme berkedok ormas membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian. Koordinasi yang baik akan memastikan efektivitas penindakan dan pencegahan.
Selain penegakan hukum, pentingnya edukasi dan pembinaan kepada ormas agar mereka memahami aturan hukum dan perannya dalam menjaga ketertiban masyarakat juga perlu diperhatikan. Hal ini dapat mencegah munculnya aksi premanisme dan menjaga stabilitas sosial.
Pencegahan dan Edukasi
Strategi pencegahan premanisme harus terintegrasi dan berkelanjutan. Ini termasuk meningkatkan pengawasan di kawasan rawan, memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta memberikan edukasi hukum dan kesadaran akan pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan keterampilan dan peluang usaha bagi anggota ormas yang berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal, guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang bisa menjadi akar permasalahan premanisme.
Dengan pendekatan multi-sektoral dan komprehensif, diharapkan masalah premanisme berkedok ormas di Jawa Tengah dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan investasi.
Tinggalkan komentar