Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Charly Bakker, mendesak Polres TTU segera menetapkan Kepala Desa (Kades) Letmafo, Donatus Nesi, sebagai tersangka kasus pengeroyokan jurnalis ViralNTT.com, Felix Nopala. Bukti visum et repertum dan keterangan saksi korban sudah cukup untuk penetapan tersangka. Tundaan penetapan tersangka dinilai tidak beralasan.
Charly menegaskan, “Dengan dua alat bukti tersebut, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pihak penyidik untuk menunda penetapan tersangka. Kami minta Polres TTU segera ambil langkah tegas terhadap Kades Letmafo,” tegasnya pada Rabu (10/9/2025). ARAKSI, bersama sejumlah media dan SMSI, akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka memastikan Kades Letmafo tak kebal hukum.
Pengeroyokan terhadap Felix Nopala terjadi pada 2 September 2025 di Desa Letmafo, Kecamatan Insana Tengah. Korban dianiaya sekelompok orang diduga suruhan Kades Donatus Nesi. Penganiayaan dipicu peliputan investigatif rekan Felix, Hendrik, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa. Felix yang tak terlibat peliputan pagi itu justru menjadi korban kekerasan fisik saat pulang ke rumah.
Felix mengalami luka memar di pelipis kanan, leher, dan punggung. Ia telah menjalani visum untuk bukti medis. Kades Donatus Nesi terancam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Laporan polisi teregister dengan nomor LP/288/IX/SPKT/2025/POLRES TTU/POLDA NTT. Namun, hingga kini status hukum Kades Letmafo masih dalam tahap penyelidikan.
Lambannya proses hukum dikhawatirkan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Charly menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam kasus ini. “Jangan sampai masyarakat menilai ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Ini menyangkut marwah demokrasi dan perlindungan terhadap jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik,” tambahnya. ARAKSI dan SMSI siap membawa kasus ini ke tingkat provinsi atau nasional jika tak ada progres signifikan.
Solidaritas terhadap Felix mengalir dari berbagai organisasi pers di NTT dan nasional. Mereka mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan meminta aparat bersikap netral dan profesional. Kasus ini menjadi sorotan atas pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ketegasan hukum dalam kasus ini diharapkan menjadi pencegahan terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Perlu adanya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik.
Tinggalkan komentar