Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama setelah pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp99 triliun. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap, dengan Rp71 triliun pada tahun 2025 dan tambahan Rp28 triliun.
Meski mendapat dukungan finansial yang signifikan, program ini tak luput dari kritik. Isu dapur fiktif yang mencuat dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan.
Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa aparat Kementerian Keuangan akan diterjunkan ke daerah-daerah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dana yang besar tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menkeu Purbaya menyampaikan hal ini saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025. Pertemuan tersebut bertujuan membahas serapan anggaran, potensi penambahan dana, serta evaluasi program di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh direncanakan pada akhir Oktober 2025.
Pemerintah akan mengambil keputusan penting berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa keputusan mengenai penambahan, pengurangan, atau mempertahankan anggaran akan diambil berdasarkan kinerja program.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dari kantor pusat. Pegawai Kemenkeu telah dikerahkan untuk memantau langsung pelaksanaan program di 20 titik acak.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujarnya.
Menurut Menkeu, langkah ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan efektif dan akuntabel. Tujuannya adalah memastikan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan bahwa rencana penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun pada tahun 2025 tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan serapan. Namun, tambahan dana sebesar Rp28 triliun tetap akan dikucurkan.
“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” jelas Dadan.
Hingga September 2025, serapan anggaran MBG telah mencapai Rp19,3 triliun, melampaui target bulanan yang ditetapkan.
“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September,” katanya.
Menkeu Purbaya juga menyoroti dampak positif program MBG terhadap perekonomian nasional. Serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan memberikan efek berganda yang signifikan.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujarnya.
Keputusan akhir mengenai penambahan dana akan menunggu hasil evaluasi pada Oktober mendatang.
Optimisme terhadap kelanjutan program MBG pada tahun 2026 juga disampaikan. Diharapkan program dapat berjalan lebih cepat dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Dadan menargetkan serapan anggaran mencapai Rp1,2 triliun per hari pada tahun 2026. Target penerima manfaat pada tahun ini adalah Rp82,9 juta, dengan pembangunan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil.
Isu dapur fiktif yang menjadi sorotan juga mendapat tanggapan. BGN telah melakukan pembersihan data melalui mekanisme rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ungkap Dadan, pada Senin, 22 September 2025, di Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Target nasional tetap dipatok, yaitu 25.421 dapur hingga akhir 2025.
Tinggalkan komentar