Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 7 Agustus 2023. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat sore, mengenakan kemeja krem, topi putih, dan masker hitam. Azis tidak memberikan pernyataan apapun dan langsung masuk gedung untuk menjalani pemeriksaan.
Penangkapan dilakukan setelah Azis menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut, menyatakan Azis diamankan di Makassar dan tengah menjalani pemeriksaan. Pernyataan Fitroh menyanggah bantahan awal dari DPP Partai NasDem terkait penangkapan tersebut.
“Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” ujar Fitroh.
” (Ditangkap) setelah selesai rakernas,” tambah Fitroh menambahkan informasi mengenai waktu penangkapan.
Selain Azis, KPK mengamankan total tujuh orang dalam OTT tersebut. Lokasi OTT meliputi Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jakarta. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, merinci bahwa tiga orang diamankan di Jakarta dan empat orang di Sulawesi Tenggara.
“Ada 3 lokasi ya. Tapi yang sudah sampai di sini yaitu tim yang di Jakarta dengan kita membawa atau mengamankan 3 orang, kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kita mengamankan 4 orang. Jadi yang sudah ada berarti 7 orang sampai saat ini,” jelas Asep.
Tujuh orang yang diamankan terdiri dari pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Asep menegaskan keterlibatan kedua pihak dalam OTT tersebut.
“Dari swastanya ada, kemudian dari pegawai negeri sipilnya juga ada,” tegas Asep.
KPK menduga adanya praktik suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. Meskipun demikian, detail barang bukti yang ditemukan belum diungkap ke publik. Kasus ini diduga melibatkan penyalahgunaan dana DAK untuk peningkatan kualitas atau status rumah sakit.
“Kemudian terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit. Peningkatan kualitas atau status rumah sakit,” pungkas Asep menjelaskan dugaan kasus korupsi yang sedang diselidiki.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat jabatan Abdul Azis sebagai kepala daerah dan keterlibatan dugaan suap dalam proyek pembangunan rumah sakit yang menggunakan dana pemerintah. Penyelidikan KPK akan menentukan arah selanjutnya dan siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Proses hukum akan berjalan dan diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Publik menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus ini akan menjadi tolak ukur dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tinggalkan komentar