Budi Arie Ngeluh Belum Pernah Ada Ekonom Hitung Biaya Penghematan Berkat Transformasi Digital

budi arie ngeluh belum pernah ada ekonom hitung biaya penghematan berkat transformasi digital d365fe0

KILASRAKYAT.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengeluh belum pernah ada ekonom yang menghitung biaya penghematan berkat adanya .

Awalnya, Budi mengatakan berhasil menghasilkan banyak efisiensi seperti fitur e-banking dan pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Ia menyebut, efisiensi yang ditimbulkan menghasilkan dampak luar biasa. Setelah itu, baru Budi menyayangkan belum ada ekonom yang menghitung dampak dari efisiensi tersebut.

Baca Juga :  Para Praktisi Keamanan Siber Kupas Isu Keamanan Digital Di GRACS Summit 2022

“Belum pernah ada ekonom menghitung biaya penghematan akibat kecepatan itu. Misalnya dulu kita urus KTP satu bulan sekarang cuma dua menit,” katanya dalam acara diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Infrastruktur Digital Menuju 100 Smart City, Jumat (3/11/2023).

“Harus dihitung kecepatannya. Tadinya kita transfer pake RTGS misalnya 24 jam, ternyata cuma satu detik. Itu kan secara ekonomi bisa dihitung. Harusnya dihitung,” lanjutnya.

Baca Juga :  Desain Mirip IPhone 14 Pro, Harga HP Realme C53 Dibanderol Mulai Rp 2,2 Jutaan

Ia mengatakan, kecepatan teknologi digital ini membuat penghematan yang signifikan. “Saya belum hitung, tapi harus ada ekonom-ekonom yang hitung ini,” ujar Budi.

Jika ada yang menghitung efisiensi berkat transformasi digital ini menjadi sebuah angka, Budi yakin nominalnya pasti signifikan.

Dalam kesempatan sama, perihal transformasi digital, Budi mengatakan anggaran menjadi satu hal yang sangat ia perhatikan.

Baca Juga :  Kebutuhan Pekerja IT Meningkat Hingga 1,9 Juta Orang, Pemerintah Harus Punya Strategi Jitu

“Indonesia luas dan besar, membutuhkan biaya tidak sedikit untuk membangun infrastruktur digital yang memang tantangan kita. Apalagi teknologi berkembang terus kan,” ujar Budi.

“Soal penganggaran harus diorkestrasi dengan baik. Ini ada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kominfo. Karena berbagai tadi yang kita sebutkan tadi soal pemerintahan digital, digital ekonomi, itu memerlukan orkestrasi dengan baik, dari segi kebijakannya, maupun juga penganggarannya,” sambungnya.