Jakarta – Bank Dunia menyuarakan kekhawatiran serius mengenai prospek ekonomi Indonesia, khususnya terkait dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Lembaga keuangan global ini memproyeksikan bahwa serangkaian bencana alam tersebut berpotensi besar memberikan dampak negatif terhadap performa perekonomian Tanah Air.
Pernyataan ini muncul dalam laporan terbaru Bank Dunia yang diluncurkan di Jakarta, menyoroti adanya faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pertumbuhan. Bencana alam menjadi salah satu elemen kunci dalam analisis mereka mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia hingga akhir tahun 2025.
Banjir dan Longsor, Risiko Penurunan Ekonomi Indonesia
David Knight, Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menegaskan bahwa bencana banjir merupakan bagian integral dari apa yang disebut sebagai risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Risiko ini diperkirakan akan terasa dampaknya menjelang akhir tahun 2025.
Knight menjelaskan secara rinci bahwa peristiwa alam seperti banjir, yang terjadi di Sumatra dan beberapa daerah lain, memiliki potensi untuk berdampak negatif pada kegiatan ekonomi. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas dan investasi, sehingga memengaruhi keseluruhan dinamika perekonomian Indonesia.
“Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia,” kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa.
Perlu diketahui, bencana banjir dan longsor berskala besar telah melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak akhir November 2025. Daerah-daerah yang terdampak parah antara lain Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, memicu kekhawatiran akan kerugian ekonomi yang signifikan.
Tekanan pada Penerimaan Negara dan Pentingnya Reformasi
Lebih lanjut, David Knight memaparkan bahwa penerimaan negara di masa mendatang juga diproyeksikan akan menghadapi tekanan yang cukup besar. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan implementasi berbagai reformasi pemerintah yang telah direncanakan.
Pentingnya reformasi ini tidak hanya untuk menjaga stabilitas, melainkan juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan. Upaya ini krusial untuk memperkecil berbagai kesenjangan yang masih menghambat pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
“Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.
Potensi Peningkatan dan Tantangan Struktural
Di sisi lain, Bank Dunia turut mengidentifikasi adanya potensi risiko peningkatan (upside risk) yang bisa menjadi pendorong positif bagi perekonomian Indonesia. Faktor-faktor ini mencakup pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama seperti China yang kian membaik, serta harga komoditas ekspor Indonesia yang tetap berada pada level menguntungkan.
Keberhasilan dalam menjalankan reformasi di sektor perdagangan dan investasi juga dinilai sebagai kunci untuk memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.
Meski demikian, Bank Dunia tidak luput mengingatkan akan adanya sejumlah tantangan struktural yang masih membayangi. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah tekanan pada konsumsi masyarakat, yang disebabkan oleh penurunan upah riil.
Penurunan Upah Riil Memberi Dampak Negatif
Data yang dihimpun oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, upah riil di Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,1 persen setiap tahunnya. Penurunan ini memiliki dampak signifikan pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rumah tangga.
Penurunan upah riil terbesar tercatat pada pekerja berketerampilan tinggi, mencapai 2,3 persen. Disusul oleh pekerja berketerampilan menengah dengan penurunan sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya menunjukkan pertumbuhan marginal sebesar 0,3 persen.
David Knight menyoroti dampak serius dari tren ini, terutama bagi pekerja berketerampilan menengah. Ia menekankan bahwa kondisi ini berimbas langsung pada kesejahteraan rumah tangga dan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.
“Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan,” kata David.
Dominasi Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja
Dari perspektif ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,3 persen pada Agustus 2025 dibandingkan dengan periode Agustus 2024. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor informal, yang umumnya menawarkan tingkat upah rendah.
Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi pasar tenaga kerja Indonesia, meskipun stabilitas makroekonomi secara umum masih terjaga. Kualitas pekerjaan menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah.
Tantangan Perdagangan Global
Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan di masa depan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global. Situasi ini menuntut strategi yang lebih adaptif dari pemerintah dan pelaku usaha.
Bank Dunia mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus sebesar 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025. Secara kumulatif, surplus ini mencapai 35,88 miliar dolar AS sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025.
Kendati demikian, David Knight menganalisis bahwa lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas frontloading. Ini adalah fenomena di mana para eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum pemberlakuan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, yang menunjukkan adanya faktor-faktor temporer di balik capaian tersebut.
Rekomendasi Kebijakan Bank Dunia
Dalam laporan IEP, Bank Dunia merumuskan sejumlah prioritas kebijakan penting yang bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi ini mencakup beberapa area kunci yang perlu menjadi fokus pemerintah.
Di bidang fiskal, Bank Dunia merekomendasikan optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan negara tanpa harus melakukan perubahan kebijakan yang terlalu signifikan, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.
Sementara itu, dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan menjadi sangat krusial. Ini termasuk melalui program penjaminan kredit serta dukungan yang lebih besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini dipandang esensial untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Tinggalkan komentar