Badan Gizi Nasional (BGN) gencar memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Langkah ini diambil dengan berfokus pada tiga pilar utama: transparansi, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran. Sosialisasi kebijakan di Pangkalpinang menjadi salah satu upaya BGN dalam menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.
Pertemuan di Pangkalpinang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala SPPG hingga ahli gizi. Tujuannya adalah memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan secara rinci mengenai tata kelola program ini.
Tiga Pilar Utama Tata Kelola MBG
Tigor Pangaribuan memaparkan tiga pilar utama yang menjadi landasan tata kelola program MBG:
1. Infrastruktur Dapur yang Layak
Pilar pertama adalah memastikan infrastruktur dapur memadai. Hal ini bertujuan agar proses produksi makanan berjalan aman dan efisien.
2. Pengawasan Ketat Keamanan Pangan
Pilar kedua adalah pengawasan ketat terhadap bahan makanan dan cara pengolahannya untuk memastikan tidak ada risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
3. Integritas Keuangan Melalui Sistem VA
Pilar ketiga adalah menjamin integritas keuangan melalui sistem Virtual Account (VA). Sistem ini memastikan dana hanya dapat dicairkan jika Kepala SPPG dan wakil yayasan menyetujui rencana penggunaan dana.
Sistem VA ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah potensi korupsi, tetapi juga memperkuat disiplin administrasi di tingkat pelaksana. Dana yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan rencana operasional yang telah disetujui.
Tantangan dan Solusi di Lapangan
Meskipun demikian, tantangan di lapangan tetap ada. Salah satunya adalah jarak antar dapur yang berdekatan dan keterbatasan jangkauan distribusi makanan.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menetapkan radius maksimal 6 kilometer agar makanan tetap segar dan aman dikonsumsi.
Selain itu, kelangkaan bahan pangan lokal juga menjadi perhatian serius karena sebagian besar pasokan masih bergantung pada daerah lain.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian pangan.
“Program ini diharapkan dapat menggerakkan petani, peternak, dan nelayan agar hasil produksinya terserap langsung oleh dapur MBG,” demikian penjelasan Tigor.
Dengan lebih dari 120 SPPG di Bangka Belitung dan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 triliun per tahun, MBG diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat. Sebanyak 36 lokasi SPPG sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan percepatan pelaksanaan.
Selama sosialisasi dan pelatihan tiga hari di Pangkalpinang, BGN berharap semua mitra pelaksana dapat memahami dan menjalankan petunjuk teknis secara konsisten.
Tigor menegaskan bahwa tata kelola yang kuat dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam jangka panjang.
Tinggalkan komentar