Manifesto Palantir Picu Kekhawatiran Teknologi dan Kekuasaan

Jakarta – Perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) terkemuka, Palantir, baru-baru ini merilis sebuah manifesto perusahaan yang mendalam berjudul "The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West". Dokumen ini, yang disusun oleh CEO Alexander C. Karp dan kepala urusan korporat Nicholas W. Zamiska, memuat 22 poin pandangan tentang peran teknologi, pertahanan, dan masa depan Barat. Namun, alih-alih disambut positif, manifesto ini justru memicu gelombang sentimen negatif dan kekhawatiran di kalangan publik, bahkan ada yang menyebutnya sebagai indikasi niat jahat dan "teknofasisme".

Buku manifesto ini dirilis di saat Palantir, yang memiliki rekam jejak kuat dalam kontrak pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, semakin memperkuat posisinya di ranah teknologi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Sikap Palantir yang terkesan merangkul narasi "kekuatan keras" (hard power) dan penekanan pada peran teknologi sebagai fondasi pertahanan modern, memicu perdebatan sengit mengenai implikasi etis dan sosial dari dominasi perusahaan teknologi dalam lanskap geopolitik.

Inti Manifesto: 22 Poin Pandangan Palantir

Manifesto Palantir menguraikan serangkaian pandangan yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari kewajiban moral perusahaan teknologi hingga peran negara dan masa depan peradaban. Berikut adalah poin-poin kunci dari manifesto tersebut, yang disajikan dalam format yang lebih mudah dicerna:

Peran Teknologi dan Kewajiban Moral

• Kewajiban Silicon Valley: Para elite teknologi di Silicon Valley memiliki hutang moral kepada negara yang memungkinkan kebangkitan mereka. Mereka berkewajiban untuk turut serta dalam pertahanan negara.
• Melawan Tiranik Aplikasi: Palantir mempertanyakan apakah ponsel pintar, seperti iPhone, benar-benar puncak pencapaian peradaban. Objek yang mengubah hidup ini justru dikhawatirkan membatasi dan menghambat potensi kreatif manusia.
• Lebih dari Sekadar Layanan Gratis: Kemunduran budaya atau peradaban, termasuk kelas penguasanya, hanya bisa dimaafkan jika mampu memberikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan bagi masyarakat.
• Pentingnya Kekuatan Keras (Hard Power): Retorika semata (soft power) tidak cukup. Masyarakat bebas dan demokratis membutuhkan “kekuatan keras” untuk menang, dan di era modern, kekuatan keras ini dibangun di atas perangkat lunak.
• Perlombaan Senjata AI: Pertanyaan krusial bukanlah apakah senjata AI akan dibangun, melainkan siapa yang akan membuatnya dan untuk tujuan apa. Musuh tidak akan menunggu perdebatan etis; mereka akan terus maju dalam pengembangan teknologi militer dan keamanan nasional.
• Bela Negara Sebagai Kewajiban Universal: Masyarakat perlu mempertimbangkan peralihan dari angkatan bersenjata sukarelawan menjadi wajib militer, di mana semua warga berbagi risiko dan biaya dalam perang.
• Menyediakan yang Terbaik untuk Tentara: Jika seorang prajurit membutuhkan peralatan yang lebih baik, termasuk perangkat lunak, negara harus mampu menyediakannya. Perdebatan mengenai operasi militer di luar negeri harus diimbangi dengan komitmen pada mereka yang bertugas.

Kritik Terhadap Birokrasi dan Kehidupan Publik

• Efisiensi Sektor Publik: Bisnis yang menggaji pegawainya seperti pemerintah federal akan kesulitan bertahan. Hal ini menyiratkan kritik terhadap efisiensi birokrasi publik.
• Belas Kasih Terhadap Tokoh Publik: Perlu ada ruang untuk pengampunan dan toleransi terhadap kompleksitas jiwa manusia. Penghapusan ruang ini dapat berujung pada hilangnya tokoh-tokoh yang kita sesali di kemudian hari.
• Psikologisasi Politik yang Menyesatkan: Politikus yang mencari arena politik untuk penyembuhan jiwa atau terlalu bergantung pada kehidupan batin mereka, akan mengalami kekecewaan.

Pandangan Mengenai Peradaban Barat dan Hubungan Internasional

• Berhenti Bersukacita atas Kekalahan Lawan: Masyarakat cenderung terlalu bersemangat merayakan kekalahan musuh. Momen mengalahkan lawan seharusnya menjadi waktu untuk refleksi, bukan kegembiraan.
• Era Baru Pencegahan Berbasis AI: Zaman atom akan berakhir, digantikan oleh era baru pencegahan yang dibangun di atas kecerdasan buatan (AI).
• Keunggulan Amerika Serikat: Tidak ada negara lain dalam sejarah yang memajukan nilai-nilai progresif lebih dari Amerika Serikat. Meskipun tidak sempurna, negara ini menawarkan peluang lebih besar bagi individu non-elit dibandingkan negara lain.
• Perdamaian Berkat Kekuatan Amerika: Kekuatan Amerika telah memungkinkan periode perdamaian yang panjang, di mana miliaran orang selama hampir satu abad tidak mengalami perang dunia.
• Pembatalan Pelemahan Pasca-Perang: Pelemahan Jerman dan Jepang pasca-Perang Dunia II dinilai sebagai koreksi berlebihan yang kini dibayar mahal oleh Eropa. Komitmen pasifisme Jepang yang berlebihan juga berisiko menggeser keseimbangan kekuatan di Asia.
• Menghargai Inisiatif di Luar Pasar: Inisiatif individu yang mencoba membangun di saat pasar gagal harus diapresiasi, bukan dicemooh. Minat tulus terhadap nilai inovasi sering kali tersembunyi di balik cemoohan.
• Peran Silicon Valley dalam Mengatasi Kejahatan: Silicon Valley harus berkontribusi dalam mengatasi kejahatan kekerasan. Banyak politisi dianggap acuh tak acuh terhadap masalah ini, sehingga diperlukan eksperimen solusi yang berani.
• Perlindungan Kehidupan Pribadi Tokoh Publik: Pengungkapan kehidupan pribadi tokoh publik yang tanpa ampun menjauhkan talenta dari pelayanan publik. Arena publik yang kejam membuat republik kekurangan individu yang efektif.
• Bahaya Kehati-hatian yang Merusak: Kehati-hatian yang tanpa disadari didorong dalam kehidupan publik dapat bersifat merusak. Pernyataan “tidak ada yang salah” seringkali tidak menyampaikan apa pun yang berarti.
• Menentang Intoleransi Agama: Intoleransi kaum elit terhadap keyakinan agama menjadi tanda bahwa proyek politik mereka kurang terbuka dari yang diklaim.
• Kritik Terhadap Kesetaraan Budaya yang Absolut: Dogma bahwa semua budaya kini setara dan kritik dilarang, mengabaikan fakta bahwa beberapa budaya telah menghasilkan keajaiban, sementara yang lain regresif dan berbahaya.
• Menolak Pluralisme Kosong: Barat telah menolak mendefinisikan budaya nasional atas nama inklusivitas. Namun, inklusi ke dalam apa? Pertanyaan ini merujuk pada penolakan terhadap pluralisme yang dangkal.

Reaksi Publik yang Ngeri dan Kekhawatiran “Teknofasisme”

Manifesto Palantir yang dipublikasikan di akun X (sebelumnya Twitter) perusahaan, dengan cepat menjadi viral. Postingan tersebut mengumpulkan ribuan komentar, retweet, suka, dan bookmark. Namun, reaksi yang muncul justru didominasi oleh sentimen negatif dan kekhawatiran.

Media internasional turut menyoroti kontroversi ini. The Guardian Inggris melaporkan bahwa anggota parlemen Inggris menilai manifesto Palantir seperti parodi film "RoboCop", serta menyebutnya narsis dan arogan. Perusahaan teknologi ini memang dikenal meraup keuntungan besar dari kontrak pertahanan, sehingga perang secara inheren menguntungkan bisnis mereka.

Victoria Collins, anggota DPR Inggris dari Partai Liberal Demokrat, menyatakan keprihatinan mendalam. "Manifesto Palantir terdengar seperti ocehan seorang penjahat super," katanya. "Perusahaan yang memiliki motivasi ideologis yang begitu kentara dan kurangnya rasa hormat terhadap supremasi hukum demokratis seharusnya tidak berada di dekat layanan publik kita."

Yanis Varoufakis, pakar ekonomi dan mantan Menteri Keuangan Yunani, melalui Deutsche Welle Jerman, memberikan tanggapan yang tak kalah pedas. "Jika Iblis bisa men-tweet, inilah bentuknya," ujarnya.

Sementara itu, ilmuwan politik Belanda, Cas Mudde, mengidentifikasi Palantir sebagai perwujudan "teknofasisme". Ia mendesak Eropa untuk segera menghentikan kerja sama dan melakukan divestasi dari perusahaan yang ia sebut "teknofasis" tersebut. Profesor Shanno Vallor dari Edinburgh University, seorang ahli etika data dan AI, juga menyuarakan keprihatinannya. "Setiap lonceng tanda bahaya untuk demokrasi harus berbunyi," tegasnya.

Manifesto Palantir ini menjadi pengingat bahwa di era digital yang semakin terintegrasi dengan teknologi canggih, perdebatan mengenai peran perusahaan teknologi, kekuasaan yang mereka miliki, dan dampaknya terhadap masyarakat serta demokrasi, akan terus menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius.