Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berkomitmen penuh mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) yang layak huni bagi para korban bencana di seluruh nusantara. Program ini merupakan pilar krusial dalam upaya pemulihan pascabencana, memastikan penyintas dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan nyaman.
Hingga akhir Januari 2026, ribuan unit huntara telah dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak musibah.
BNPB melaporkan bahwa sebanyak 1.056 unit huntara di wilayah Sumatera telah berhasil diselesaikan pembangunannya dan siap dihuni oleh warga. Pembangunan ini difokuskan untuk menggantikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana, dengan dukungan sinergis dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa proses pembangunan huntara terus digalakkan.
“Hingga saat ini, 7.414 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 1.056 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni,” ujar Abdul Muhari.
Ia menambahkan, “Ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan masa transisi masyarakat terdampak berlangsung dengan cepat dan layak.”
Selain huntara, pemerintah juga tengah mempersiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan hunian tetap (huntap). Ribuan unit huntap telah diusulkan dan sebagian besar sudah memasuki tahap konstruksi. Bagi warga yang masih menunggu rumah permanen mereka selesai, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk bantuan sosial.
Di Aceh, percepatan pembangunan huntara menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan para pengungsi dapat segera keluar dari tenda-tenda pengungsian sebelum bulan Ramadan tiba.
Di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, BNPB telah menyelesaikan pembangunan 10 unit barak huntara yang mampu menampung 50 kepala keluarga.
Tenaga Ahli BNPB, Kolonel (Purn) Agus Marsanto, menyatakan kesiapan fasilitas tersebut.
“Sebanyak 10 kopel huntara telah selesai dan akan segera kami serahkan kepada pemerintah daerah agar masyarakat bisa secepatnya menempati fasilitas tersebut,” ungkapnya.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menekankan bahwa penyediaan huntara bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan bagian integral dari proses pemulihan yang menyeluruh.
“Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, sehat, dan bermartabat setelah bencana,” tegas Sibral Malasyi.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan kelancaran distribusi logistik serta mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko bencana, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Melalui langkah-langkah terpadu ini, diharapkan pemulihan pascabencana dapat dipercepat dan memberikan harapan baru bagi seluruh penyintas.
Tinggalkan komentar