Meta Description: Terungkapnya penyalahgunaan cloud Microsoft untuk mengintai warga Palestina berujung pencopotan General Manager Microsoft Israel.
Jakarta – Dunia teknologi digemparkan oleh skandal yang melibatkan raksasa teknologi Microsoft. General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich, terpaksa dicopot dari jabatannya menyusul laporan mengejutkan tentang penyalahgunaan layanan cloud Microsoft untuk memantau warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam setelah investigasi mendalam yang dilakukan oleh The Guardian bersama +972 Magazine. Laporan tersebut mengungkap bahwa badan intelijen militer Israel secara aktif menggunakan server Microsoft untuk menjalankan operasi pengintaian berskala besar terhadap komunikasi warga Palestina.
Pencopotan Alon Haimovich, yang telah memegang posisi penting di Microsoft Israel selama empat tahun terakhir, menandai dampak langsung dari terkuaknya skandal ini. Manajemen Microsoft Israel untuk sementara waktu dialihkan ke Microsoft Prancis, mengindikasikan keseriusan perusahaan dalam menangani krisis ini.
Akar Skandal: Kesepakatan Awal dan Perluasan Penggunaan
Latar belakang skandal ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2021. Saat itu, sebuah kesepakatan terjalin antara CEO Microsoft, Satya Nadella, dengan Komandan Unit 8200 Israel, Yossi Sariel. Kesepakatan ini, yang awalnya ditujukan untuk penggunaan layanan cloud, ternyata mengalami perluasan signifikan pasca peristiwa 7 Oktober 2023.
Unit 8200, unit intelijen militer Israel yang dikenal memiliki kapabilitas siber canggih, dilaporkan memperluas penggunaan infrastruktur cloud Microsoft untuk tujuan yang lebih luas. Pihak militer Israel, menurut temuan The Guardian, secara diam-diam memanfaatkan server Microsoft yang berlokasi di Eropa untuk menyimpan database panggilan telepon warga Palestina.
Temuan ini semakin mengkhawatirkan ketika terungkap bahwa pada saat publikasi laporan tersebut, layanan cloud Microsoft telah digunakan untuk merekam jutaan panggilan telepon warga Palestina. Penggunaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai privasi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Microsoft, Brad Smith, mengonfirmasi bahwa kajian internal perusahaan telah membenarkan sebagian besar temuan The Guardian. Smith menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan Israel memang memanfaatkan server penyimpanan Azure di Belanda, termasuk akses ke layanan kecerdasan buatan (AI). Microsoft pun menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan mematikan layanan penyimpanan cloud untuk unit-unit di dalam Kementerian Pertahanan Israel yang terlibat dalam praktik tersebut.
Skala Pengumpulan Data: Ratusan Terabyte dan Jutaan Panggilan
Angka-angka yang terungkap dalam skandal ini sungguh mencengangkan. Hingga Juli 2025, diperkirakan lebih dari 1.500 terabyte (TB) data militer Israel, yang setara dengan 200 juta jam audio, tersimpan di pusat data Azure yang berlokasi di Belanda dan Irlandia.
Sistem pengumpulan data ini, yang telah beroperasi sejak tahun 2022, memiliki kapasitas luar biasa untuk menyimpan dan memproses rekaman sekitar satu juta panggilan telepon warga Palestina setiap jamnya. Kapasitas masif ini menunjukkan intensitas operasi pengintaian yang dilakukan.
Dokumen internal dan wawancara dengan berbagai pihak mengindikasikan bahwa pegawai Microsoft terlibat secara intensif dengan kontraktor militer Israel. Keterlibatan ini bertujuan untuk membangun arsitektur keamanan khusus yang dirancang untuk proyek pengumpulan data tersebut. Hasilnya adalah infrastruktur Azure yang terpisah dan didedikasikan sepenuhnya untuk kebutuhan militer Israel, mencakup pekerjaan yang dianggap "sensitif".
Peran AI dalam Operasi Militer Israel
Sumber dari Unit 8200 Israel mengungkapkan bahwa platform yang dibangun di atas infrastruktur Microsoft ini digunakan untuk perencanaan serangan udara dan berbagai operasi militer lainnya di Gaza dan Tepi Barat. Lebih jauh lagi, alat penargetan yang didukung oleh AI, seperti Gospel dan Lavender, dilaporkan menggunakan algoritma yang diproses dari data yang dikumpulkan melalui infrastruktur Microsoft ini.
Penggunaan AI dalam konteks militer, apalagi yang terkait dengan pengumpulan data sensitif dari warga sipil, menimbulkan kekhawatiran etis yang mendalam. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.
Protes Internal dan Respons Microsoft
Ternyata, suara-suara keprihatinan sudah muncul dari dalam perusahaan. Sejumlah karyawan Microsoft telah menyuarakan kepedulian etis mereka terkait penggunaan Azure untuk pemantauan oleh militer, yang dikhawatirkan dapat berkontribusi pada kejahatan perang. Sebuah kampanye internal dengan slogan "No Azure for Apartheid" pun sempat dilancarkan.
Namun, laporan menyebutkan bahwa protes internal ini cenderung diabaikan atau bahkan berujung pada tindakan represif terhadap para karyawan yang bersuara. Baru setelah isu ini menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan oleh media internasional, Microsoft mengambil tindakan yang lebih nyata.
Tindakan pemblokiran akses Unit 8200 ke teknologi ini, yang akhirnya diambil oleh Microsoft, merupakan respons terhadap tekanan eksternal tersebut. Selain itu, potensi pelanggaran hukum yang terjadi, terutama dengan adanya server yang berlokasi di wilayah Uni Eropa namun digunakan oleh pemerintah Israel untuk menyimpan data pengintaian terkait perang, menjadi perhatian serius.
Kesimpulan Internal Microsoft: Kegagalan Manajemen dan Transparansi
Hasil kajian internal Microsoft menyimpulkan adanya kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Kondisi ini diyakini telah merusak kepercayaan baik dari kantor pusat Microsoft maupun dari kantor cabang mereka di Israel.
Skandal ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan teknologi besar mengenai tanggung jawab etis dan hukum mereka dalam menyediakan layanan. Penggunaan teknologi untuk tujuan pengawasan dan militer memerlukan pengawasan ketat dan akuntabilitas yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak individu.
Tinggalkan komentar