JAKARTA – Miliarder teknologi Elon Musk secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pelarangan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh perusahaan Anthropic untuk tujuan militer atau peperangan. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap sebuah diskusi yang berkembang di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Perdebatan ini dipicu oleh cuitan seorang pengguna yang menyoroti kemampuan AI Claude dari Anthropic dalam membantu tugas pemrograman. Namun, pengguna tersebut juga mencatat bahwa Claude memiliki kecenderungan untuk menolak melanjutkan pekerjaan jika mendeteksi potensi penggunaan yang tidak etis, seperti untuk mempromosikan ideologi nativisme. Pengguna tersebut kemudian menyarankan agar pemerintah melarang penggunaan teknologi ini di kalangan militer, sembari menekankan pentingnya AI buatannya sendiri, Grok.
Elon Musk menanggapi cuitan tersebut dengan tegas, memberikan jawaban "ya" yang mengindikasikan persetujuannya terhadap usulan pelarangan tersebut. Ini menandai pertama kalinya Musk secara eksplisit menyuarakan pandangannya mengenai potensi penggunaan AI Anthropic dalam konteks militer. Sebelumnya, Musk memang dikenal memiliki pandangan kritis terhadap Anthropic.
Dalam beberapa unggahan sebelumnya, pendiri Tesla dan SpaceX ini pernah melontarkan kritik tajam, bahkan menyebut bahwa Anthropic "membenci Peradaban Barat". Ia juga pernah melabeli AI perusahaan tersebut sebagai "misantropis dan jahat". Serangan pribadi pun pernah dilayangkan Musk kepada Amanda Askell, seorang filsuf di Anthropic yang berperan penting dalam merumuskan etika di balik pengembangan AI Claude.
Konflik antara Anthropic dan Pentagon semakin memanas. Bulan lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) secara resmi mengklasifikasikan Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan". Klasifikasi ini merupakan langkah yang tidak biasa, karena secara historis label tersebut lebih sering diterapkan pada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Amerika Serikat.
Inti dari ketegangan ini bermula ketika Anthropic menolak sebuah ultimatum dari Pentagon. Perusahaan AI tersebut menolak memberikan akses penuh dan tanpa batasan terhadap alat AI mereka, Claude, kepada militer AS. Alasan penolakan ini didasari oleh kekhawatiran etis yang mendalam terkait potensi penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan massal dan pengembangan senjata otonom sepenuhnya.
Situasi ini kemudian menarik perhatian mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengomentari kepemimpinan Anthropic, menyebut mereka sebagai "orang-orang gila sayap kiri". Ia menyatakan dengan tegas bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan perusahaan dengan ideologi radikal sayap kiri untuk mendikte cara kerja militer mereka dalam memenangkan perang.
Menghadapi larangan dari Pentagon, Anthropic tidak tinggal diam. Perusahaan tersebut mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap keputusan Departemen Pertahanan AS.
Pada tanggal 26 Maret, Hakim Distrik AS Rita Lin mengeluarkan putusan yang mengabulkan permintaan Anthropic. Hakim Lin memberikan kritik tajam terhadap tindakan pemerintah, menilai bahwa langkah Pentagon tersebut lebih terlihat sebagai upaya untuk melumpuhkan Anthropic secara operasional, daripada sekadar keputusan untuk menghentikan penggunaan alat AI Claude. Dalam salah satu dokumen pendukung yang diajukan (amicus brief), tindakan Pentagon bahkan digambarkan sebagai "upaya pembunuhan korporasi" terhadap Anthropic.
Peristiwa ini menyoroti perdebatan yang semakin kompleks mengenai etika, keamanan, dan regulasi pengembangan serta penerapan kecerdasan buatan, terutama ketika menyangkut potensi penggunaannya dalam konteks militer. Dukungan Elon Musk terhadap pelarangan AI Anthropic untuk perang menambah dimensi baru pada diskusi krusial ini, mempertanyakan batasan yang harus ditetapkan untuk teknologi yang berkembang pesat ini.
Tinggalkan komentar