Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haidar Nashir, angkat suara mengenai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian. Ia berpendapat bahwa usulan tersebut justru berlawanan dengan arah reformasi yang telah dijalankan Indonesia sejak 1998.
Menurut Haidar Nashir, Indonesia telah menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri berada langsung di bawah kendali Presiden selama lebih dari dua dekade pasca reformasi. Keputusan ini merupakan bagian dari konsensus nasional yang diambil dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya.
“Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani reformasi. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah penetapan TNI dan Polri berada langsung di bawah Presiden,” ujar Haidar Nashir usai membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Muhammadiyah di Unimus Semarang, Kamis (30/1) malam.
Ia menekankan bahwa daripada melakukan perubahan struktural yang berpotensi menimbulkan polemik baru, bangsa Indonesia seharusnya lebih fokus pada penguatan hasil reformasi yang telah dicapai melalui langkah-langkah yang lebih substansial.
Haidar Nashir menyarankan agar jika terdapat permasalahan di tubuh Polri, TNI, atau lembaga negara lainnya, solusi yang paling tepat adalah melakukan reformasi internal.
“Kalau ada masalah, sebaiknya dilakukan reformasi dari dalam, bukan dengan mengubah struktur kelembagaannya,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa menempatkan institusi seperti Polri atau TNI di bawah sebuah kementerian justru dapat memunculkan masalah baru.
Sebagai contoh, Haidar Nashir menyoroti bahwa reformasi birokrasi di tingkat kementerian itu sendiri belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada berbagai persoalan, termasuk korupsi.
“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, problem baru bisa muncul. Kementerian saja reformasi birokrasinya belum selesai,” jelasnya.
Oleh karena itu, Haidar Nashir berpendapat bahwa posisi TNI dan Polri tetap paling tepat berada di bawah Presiden. Hal ini sembari terus melakukan perbaikan internal untuk mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin ada.
Pentingnya menjaga keharmonisan dan menghindari kontroversi yang dapat membingungkan masyarakat juga ditekankan olehnya.
“Jangan sampai rakyat bingung arah bangsa ini ke mana. Kita ikuti saja platform reformasi bangsa sejak 1998,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menetapkan agar TNI dan Polri tetap berada di bawah Presiden, sehingga secara kelembagaan persoalan ini seharusnya sudah menjadi jelas.
Pembukaan Rakorda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, serta sejumlah pejabat dan pengurus Muhammadiyah lainnya.
Tinggalkan komentar