Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi pergantian tampuk kepemimpinan. Direktur Utama BEI, Iman Rachman, secara resmi mengajukan pengunduran dirinya pada Jumat, 30 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul gejolak yang melanda pasar modal dalam dua hari terakhir.
Dalam sebuah pernyataan, Iman Rachman menekankan bahwa pengunduran dirinya merupakan bentuk pertanggungjawaban pribadi atas dinamika pasar yang terjadi. Ia mengungkapkan harapannya agar langkah ini membawa kebaikan bagi pasar modal Indonesia.
“Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia, dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik,” ujarnya, berharap pasar modal Indonesia dapat menunjukkan performa yang lebih positif di masa mendatang.
Menyikapi situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera bertindak cepat. OJK menyatakan akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI. Penunjukan ini krusial untuk memastikan kelancaran kepemimpinan, keberlanjutan pengambilan keputusan strategis, serta stabilitas operasional bursa pasca-mundurnya Iman Rachman.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa pengunduran diri Iman Rachman dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral atas kondisi pasar modal Indonesia saat ini. Pernyataan ini disampaikan Inarno saat Konferensi Pers di BEI Jakarta pada Jumat, 30 Januari 2026, seperti dikutip dari laman resmi OJK.
“OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional perdagangan di BEI,” tegas Inarno, memberikan jaminan bahwa aktivitas perdagangan di BEI akan tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
OJK juga mengimbau seluruh investor pasar modal untuk senantiasa menjaga ketenangan dan bertindak rasional dalam setiap pengambilan keputusan investasi. Imbauan ini penting untuk meredam kepanikan dan memastikan pasar tetap stabil.
Lebih lanjut, Inarno menegaskan komitmen OJK untuk mengambil peran sentral dalam proses reformasi pasar modal Indonesia. Reformasi ini akan berfokus pada pengawalan pelaksanaan sejumlah langkah strategis yang telah disepakati bersama dengan Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal.
Langkah-langkah strategis tersebut mencakup beberapa poin krusial. Pertama, penerapan ketentuan transparansi kepemilikan saham, khususnya bagi pemegang saham dengan porsi kepemilikan di bawah lima persen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di pasar.
Kedua, peningkatan ketentuan saham _free float_ menjadi sebesar lima belas persen. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong likuiditas dan partisipasi investor yang lebih luas.
Ketiga, pelaksanaan demutualisasi pasar modal Indonesia. Proses ini akan didukung oleh penguatan penegakan hukum dan tata kelola yang baik di seluruh lini pasar modal.
“OJK akan mengawali keprihatinan yang disampaikan oleh MSCI dan berakhir selesai sebelum Mei 2026. Kami akan berkantor di Bursa Efek Indonesia,” pungkas Inarno, menunjukkan keseriusan OJK dalam mengawal reformasi ini dengan kehadiran langsung di BEI.
Tinggalkan komentar