KPK Bekuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Usai OTT Dugaan Suap.

Kilas Rakyat

19 Desember 2025

4
Min Read

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi di tanah air. Kali ini, sebuah operasi tangkap tangan (OTT) besar-besaran digulirkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Operasi senyap tersebut berhasil mengamankan setidaknya 10 orang. Yang paling mengejutkan publik adalah tertangkapnya Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam gelaran OTT itu.

Kabar penangkapan Ade Kuswara Kunang ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa Bupati Bekasi termasuk di antara para terperiksa.

“Benar, salah satunya,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025, membenarkan informasi penangkapan tersebut.

Budi menambahkan, Ade Kuswara Kunang saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di markas lembaga antirasuah. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses awal untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelas Budi, menggambarkan kondisi terbaru Bupati Bekasi pasca-OTT.

Serangkaian kegiatan OTT di Bekasi ini berlangsung sejak Kamis dan baru tuntas sekitar pukul 21.00 WIB. Namun, hingga saat ini, publik masih bertanya-tanya mengenai kasus spesifik yang melatarbelakangi langkah tegas KPK di wilayah tersebut.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari kesepuluh orang yang diamankan, termasuk Bupati Ade Kuswara.

Penyegelan Ruang Kerja Bupati Bekasi

Sebagai bagian dari operasi tersebut, tiga orang penyidik KPK melakukan penyegelan terhadap dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Tindakan ini dilakukan pada Kamis, 18 Desember 2025, sekitar pukul 19.00 WIB.

Seorang petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi menjadi saksi mata kejadian tersebut. Ia menceritakan bagaimana para penyidik menjalankan tugasnya dengan cepat dan teratur.

“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” kata petugas sekuriti tersebut, sebagaimana dikutip dari Antara.

Ketiga penyidik tersebut langsung bergegas menuju lantai dua, tempat ruang kerja Bupati Bekasi berada. Mereka menyelesaikan tugasnya dan keluar sekitar setengah jam kemudian, meninggalkan dua pintu yang telah tersegel.

Setelah melakukan penyegelan, keberadaan ketiga penyidik KPK tersebut tidak lagi diketahui. Diduga, mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terhubung dengan bangunan lain, menghindari perhatian lebih lanjut.

OTT ke-10 di 2025

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bekasi ini bukan sekadar penangkapan biasa. Aksi ini menandai sebagai OTT ke-10 yang berhasil dilaksanakan KPK sepanjang tahun 2025.

Rekam jejak KPK di tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, dengan menyasar berbagai pihak dari berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Berikut adalah daftar OTT yang telah dilakukan KPK pada tahun 2025 sebelum kasus Bekasi:

  • Pada bulan Maret 2025, KPK membuka lembaran OTT tahun ini dengan menjaring sejumlah anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
  • Selanjutnya, pada bulan Juni 2025, KPK kembali bergerak cepat. Kali ini, OTT terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
  • Dalam periode 7-8 Agustus 2025, tim KPK melakukan serangkaian OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Operasi ini terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
  • Pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta. Kasus ini mengenai dugaan suap yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan, menunjukkan jangkauan investigasi KPK yang luas.
  • Seminggu kemudian, tepatnya 20 Agustus 2025, KPK melancarkan OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini menyeret nama Immanuel Ebenezer Gerungan yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
  • Awal November 2025, pada tanggal 3, KPK berhasil menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Penangkapan ini menyangkut dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025.
  • Empat hari kemudian, 7 November 2025, Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, menjadi target KPK. Ia ditangkap atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
  • Menjelang akhir tahun, pada 9-10 Desember 2025, Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, juga turut diamankan. Kasusnya berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
  • Terakhir, sebelum OTT Bekasi, KPK melakukan operasi pada 17-18 Desember 2025 di Tangerang. OTT tersebut berhasil menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang dari pihak swasta, dengan sitaan uang tunai sebesar Rp900 juta.
  • Tinggalkan komentar


    Related Post