Sebuah proyek ambisius yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kini menghadapi tantangan serius. Rencana pembentukan “family office,” yang bertujuan menarik investasi besar-besaran, dipastikan tidak akan mendapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini datang langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.
Penolakan ini menandai perubahan signifikan dalam prospek proyek family office yang telah digadang-gadang sejak era Presiden Joko Widodo. Dengan tidak adanya dukungan finansial dari pemerintah, masa depan proyek ini kini berada di persimpangan jalan. Bagaimana kelanjutan proyek yang diharapkan mampu menarik investasi triliunan rupiah ini? Mari kita simak lebih lanjut.
Penolakan Tegas dari Menkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil sikap tegas terkait proyek family office. Ia menilai bahwa penggunaan APBN untuk membiayai proyek tersebut tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan prioritas belanja nasional.
Pada 13 Oktober 2025, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Purbaya mengungkapkan pandangannya secara langsung.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya.
Purbaya menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran negara pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan terhindar dari potensi kebocoran.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” tegasnya.
Latar Belakang Proyek Family Office
Gagasan family office pertama kali muncul pada Mei 2024, ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Proyek ini bertujuan untuk menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat, baik dari dalam maupun luar negeri.
Target Investasi Fantastis
Luhut bahkan mencontohkan kesuksesan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi yang memiliki ribuan family office. Ia menargetkan bahwa skema ini dapat menarik investasi hingga $500 miliar AS (sekitar Rp8.151 triliun) dalam beberapa tahun.
Upaya Luhut di Era Prabowo
Meskipun terjadi perubahan pemerintahan, Luhut tetap berupaya untuk merealisasikan proyek ini. Pada 28 Juli 2025, ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil keputusan akhir agar proyek dapat segera dieksekusi.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujarnya.
Inspirasi dari Abu Dhabi dan Singapura
Family office dikenal sukses di negara-negara yang memiliki sistem pajak yang longgar, seperti Abu Dhabi dan Singapura. Mereka berhasil menarik modal besar berkat regulasi keuangan yang stabil.
Implikasi Penolakan Pendanaan
Dengan penolakan pendanaan dari APBN, proyek family office kini harus mencari sumber pendanaan lain. Hal ini berpotensi memperlambat atau bahkan mengubah arah proyek secara keseluruhan.
Proyek ini kini harus bergantung sepenuhnya pada inisiatif DEN dan dukungan dari investor swasta.
Tinggalkan komentar