Demo Anarkis Ancam Ekonomi RI: Pariwisata dan Investasi Terancam!
Gelombang demonstrasi anarkis yang terjadi beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran serius bagi perekonomian Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur memperingatkan dampak negatifnya yang signifikan terhadap iklim investasi dan pariwisata.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menyatakan, “Aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi.” Ia khawatir hal ini akan menurunkan minat kunjungan wisatawan asing dan mengurangi kepercayaan investor. Beberapa negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bahkan telah mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) bagi warganya.
Kondisi ini amat mengkhawatirkan karena stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama bagi keberlangsungan investasi. Kepercayaan publik dan pelaku usaha mudah goyah tanpa adanya jaminan keamanan. Adik menekankan pentingnya gotong royong untuk mengatasi masalah ini. “Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tegasnya.
Dampak ketidakstabilan politik juga terlihat dari banyaknya perusahaan yang menerapkan kebijakan work from home (WFH). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi. Adik menambahkan, kebijakan WFH berpotensi menurunkan produktivitas dan menghambat pemulihan ekonomi pascapandemi.
Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, turut menyoroti gangguan distribusi barang dan energi akibat aksi demonstrasi yang tak terkendali. Ia menjelaskan, iklim usaha di Indonesia sangat bergantung pada stabilitas politik. Gangguan lalu lintas bukan hanya menghambat distribusi, tetapi juga menurunkan kenyamanan berinvestasi.
“Sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian,” ungkap Ismed. Kerugian ekonomi akibat demonstrasi anarkis memang signifikan; di Surabaya saja, kerugian pelaku usaha ditaksir mencapai Rp 1 miliar per hari. Pemerintah pun telah menganggarkan hampir Rp 900 miliar untuk rehabilitasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi tersebut.
Tinggalkan komentar