Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia pada Juli 2025 melambat menjadi 7,03 persen secara tahunan (YoY), menurun dari 7,77 persen pada bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan dalam sektor keuangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Lambatnya pertumbuhan kredit ini juga berdampak pada beberapa institusi perbankan.
Citi Indonesia, misalnya, mengalami penurunan penyaluran kredit korporasi sebesar 13,36 persen secara tahunan di kuartal II 2025, turun menjadi Rp 27,67 triliun dari Rp 31,93 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh minimnya perpanjangan kredit dari beberapa sektor.
CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, menjelaskan penyebab utama penurunan tersebut. “The biggest driver daripada penurunan itu karena ada loan yang tidak di-rollover (diperpanjang). Karena nasabah meluncurkan bond, nggak perlu lagi loan,” ujarnya. Artinya, beberapa perusahaan memilih menerbitkan obligasi (bond) sebagai alternatif pendanaan, sehingga mengurangi kebutuhan akan kredit perbankan.
Pelunasan kredit tanpa perpanjangan ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Namun, Sianturi juga mencatat perkembangan positif. “Jadi, is essentially one timer di sektor mining. Kita melihat juga positif update di sektor manufacturing dan juga di sektor agriculture,” tambahnya. Ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam permintaan kredit di berbagai sektor usaha.
Meskipun mengalami penurunan penyaluran kredit, Citi Indonesia berhasil menurunkan rasio kredit macet (NPL) gross dari 3,39 persen menjadi 0,2 persen. Penurunan ini didapatkan melalui penghapusan kredit yang sudah diprovisi, sehingga tidak berdampak negatif terhadap keuntungan perusahaan. Ini merupakan pencapaian positif di tengah perlambatan pertumbuhan kredit secara keseluruhan.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam rapat dewan gubernur (RDG) pada Rabu (19/8), menyampaikan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi penawaran, perbankan cenderung lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit, tercermin dari peningkatan standar penyaluran kredit (lending standard). Perbankan lebih memilih menyimpan kelebihan likuiditas dalam bentuk surat-surat berharga.
“Longgarnya likuiditas perbankan tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) pada Juli 2025 yang meningkat menjadi 7 persen YoY seiring ekspansi keuangan pemerintah,” kata Perry Warjiyo. Pertumbuhan DPK yang positif menunjukkan adanya peningkatan dana yang tersedia di perbankan, namun hal ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan penyaluran kredit.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit lebih banyak didorong oleh sektor ekspor-oriented, khususnya pertambangan, perkebunan, transportasi, industri, dan jasa sosial. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam permintaan kredit antar sektor.
“Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya,” jelas Perry Warjiyo. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih ragu untuk mengambil kredit, lebih memilih menggunakan dana internal untuk membiayai operasionalnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan bisnis.
Perlambatan pertumbuhan kredit ini menandakan pentingnya pemerintah dan lembaga keuangan untuk terus memantau dan menganalisis situasi perekonomian secara menyeluruh. Strategi yang tepat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, diperlukan analisa lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan permintaan kredit dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Apakah suku bunga yang masih tinggi? Atau ada kendala lain yang dihadapi para pelaku usaha? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan kredit tersebut.
Tinggalkan komentar