Penguatan Tata Kelola Komunikasi Pemerintah: PCO dan DAPRE Kolombia Berkolaborasi

Kilas Rakyat

15 Mei 2025

3
Min Read

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI melakukan kunjungan kerja ke Kolombia untuk memperkuat tata kelola komunikasi strategis pemerintahan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperluas kerjasama internasional dan memperoleh pembelajaran terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik.

Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Fritz Edward Siregar, memimpin delegasi PCO dalam pertemuan dengan Oficina de Comunicaciones y Prensa (unit komunikasi kepresidenan Kolombia) di bawah DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat penting DAPRE, termasuk Kepala Direktorat Komunikasi DAPRE, Daniel Téllez; Andrés López dari Tim Strategi Digital; dan para penasihat DAPRE, Lina Marcela Moscote, Huber Ariza, dan Karen Girado. Claudia Fernanda Vanegas dari Kementerian Luar Negeri Kolombia yang menangani Desk Indonesia juga turut hadir.

Tujuan Kunjungan dan Pertukaran Pengalaman

Tujuan utama kunjungan ini adalah menjajaki kerja sama dan bertukar pengalaman dalam pengelolaan komunikasi publik. Kedua belah pihak berbagi pendekatan dalam mengatasi tantangan disinformasi dan polarisasi politik di dunia digital dan media sosial.

Pentingnya strategi komunikasi yang terkoordinasi dan transparan ditekankan. Hal ini sangat krusial dalam menjaga kondusivitas ruang publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tantangan Komunikasi di Indonesia

Fritz Edward Siregar menyoroti sejumlah tantangan komunikasi di Indonesia, terutama disinformasi yang masif, fitnah, ujaran kebencian, dan dominasi Rezim Click Bait (RCB). Indonesia membutuhkan komunikasi pemerintah yang jernih, transparan, dan mampu menjadi penyeimbang informasi yang liar.

Pemerintah perlu hadir sebagai jangkar informasi yang kredibel di tengah banjir informasi yang tidak terverifikasi. Kemampuan untuk melakukan klarifikasi dan edukasi publik secara efektif menjadi sangat penting.

Pembelajaran dari Kolombia

Kunjungan ke Kolombia diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia. Kolombia memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi yang proaktif, berbasis kepercayaan, dan mampu menjawab kebutuhan publik dengan cepat dan transparan.

Indonesia dapat mempelajari strategi dan implementasi yang telah berhasil dijalankan Kolombia dalam menghadapi tantangan serupa. Hal ini akan memperkaya strategi komunikasi di Indonesia dan meningkatkan efektivitasnya.

Kerjasama Internasional dalam Komunikasi Pemerintahan

Kolaborasi antarnegara dalam pengelolaan komunikasi pemerintahan sangat penting. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman akan menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan komunikasi di masing-masing negara.

Kunjungan ke Kolombia ini bukan satu-satunya contoh. Sebelumnya, PCO telah melakukan pertemuan serupa dengan Direktorat Komunikasi Kepresidenan Republik Turki pada April 2025, yang menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi.

DAPRE: Dukungan Langsung kepada Presiden Kolombia

DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) merupakan institusi yang memberikan dukungan langsung kepada Presiden Kolombia dalam koordinasi kebijakan, evaluasi program, komunikasi kelembagaan, dan pengelolaan hubungan antar lembaga.

Memahami peran dan fungsi DAPRE memberikan gambaran lebih jelas tentang struktur dan mekanisme komunikasi pemerintahan di Kolombia, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki tata kelola komunikasi pemerintahnya.

Kesimpulan

Kunjungan kerja PCO RI ke Kolombia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik di Indonesia. Melalui pertukaran pengalaman dan kerjasama internasional, Indonesia berupaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan mampu menghadapi tantangan disinformasi di era digital.

Ke depannya, diharapkan lebih banyak kerjasama serupa dilakukan dengan negara lain untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunikasi dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan komentar


Related Post