Wakil Menteri Sosial (Wamenso), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu strategi kunci adalah penyediaan program perumahan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) pada Jumat, 25 April 2025. Beliau menegaskan peran Kemensos yang utama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, bukan sebagai kementerian teknis pembangunan perumahan.
Meskipun demikian, tingginya permintaan masyarakat mendorong Kemensos untuk turut berperan aktif dalam program renovasi rumah dan sanitasi. Program Rumah Layak Huni yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, meskipun terbatas kuotanya (hanya 1.500 unit pada tahun 2025), menunjukkan komitmen Kemensos dalam mengatasi permasalahan ini. Kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar dari angka tersebut.
Strategi Kemensos dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Perumahan
Fokus utama Kemensos dalam pembangunan perumahan diarahkan pada kawasan kumuh dan masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Prioritas diberikan pada pembangunan atau revitalisasi rumah dan sanitasi di daerah-daerah tersebut. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai contoh, Kemensos tengah menjalankan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Program ini merupakan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Baznas, dan instansi terkait. Pembangunan rumah-rumah tahan banjir rob di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, kini telah mencapai 95% dengan total 93 unit rumah dan anggaran Rp9,3 miliar. Target penyelesaian seluruh proyek adalah 1 Juni 2025.
Tantangan dan Solusi Kolaborasi Antar Kementerian
Agus Jabo menyarankan agar model sinergi serupa diterapkan di wilayah rawan bencana lainnya, khususnya kampung-kampung nelayan di sepanjang pantai. Beliau mengakui pentingnya kerja sama dengan KemenPUPR dalam pembangunan rumah tidak layak huni, khususnya untuk nelayan. Namun, beliau juga menyoroti pentingnya pembagian peran yang jelas antara kedua kementerian.
Kemensos seringkali menjadi tempat “pelarian” masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan perumahan, karena masyarakat lebih mengenal Kemensos sebagai lembaga yang menangani kemiskinan. Oleh karena itu, koordinasi dan pembagian peran yang jelas antar kementerian sangat penting agar program-program bantuan dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk menyatukan program antar kementerian. Rumah layak huni harus menjadi pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat.
Pentingnya Data dan Evaluasi yang Akurat
Agar program perumahan ini efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan data yang akurat dan terintegrasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni, lokasi geografisnya, dan karakteristik penghuninya. Data ini perlu diperbarui secara berkala dan diakses bersama oleh semua kementerian terkait.
Selain itu, mekanisme evaluasi dan monitoring yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga sangat penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan efektivitas program.
Dengan kolaborasi yang solid antar kementerian, data yang akurat, dan evaluasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan menyediakan rumah layak huni bagi seluruh warganya. Program ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, melainkan juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Tinggalkan komentar