Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah konsep yang diusung oleh Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Konsep ini muncul sebagai sebuah alternatif terhadap sistem demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya di Indonesia. Meski demikian, ada beberapa penyimpangan yang dilakukan Soekarno selama berlangsungnya era Demokrasi Terpimpin. Berikut adalah ulasannya.
Penyatuan Kekuatan Politik
Soekarno memandang bahwa keberagaman kekuatan politik di Indonesia pada saat itu merupakan hambatan bagi pembangunan. Untuk itu, Soekarno lalu menciptakan konsep Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) yang bertujuan untuk menyatukan berbagai paham politik di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, konsep ini justru menyebabkan Soekarno mengendalikan semua kekuatan politik dan menjadi otoriter.
Pembubaran Parlemen
Penyimpangan lainnya yang dilakukan Soekarno adalah membubarkan Parlemen dan menggantinya dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ini berarti, Soekarno telah memusnahkan prinsip checks and balances yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi. Sebagai gantinya, Soekarno menempatkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan tunggal.
Implementasi Guided Democracy
Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia, sehingga dia menggantinya dengan konsep Demokrasi Terpimpin. Namun, dalam penerapannya, konsep ini justru menegaskan kekuasaan tunggal Soekarno dan mengecilkan ruang gerak bagi kebebasan warga negara.
Dominasi Pemikiran Soekarno
Soekarno menggunakan posisinya sebagai pemimpin negara untuk menekankan pemikirannya sendiri, baik dalam konsep Nasakom, ataupun dalam penerapan Demokrasi Terpimpin. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi di mana setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama dalam penyampaian pendapat.
Demikianlah beberapa penyimpangan yang dilakukan Soekarno selama periode Demokrasi Terpimpin. Di balik niat baik untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tindakan-tindakan tersebut justru membawa dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia.
Tinggalkan komentar